Musrenbang Kecamatan Wates menyepakati empat prioritas pembangunan
Wates – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Wates, anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU), BKAD, Dinas Tenaga Kerja, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.
Turut hadir pula perwakilan dari satu kelurahan dan tujuh desa di Kecamatan Wates, unsur BPD, LPMD, serta Pendamping Desa.
Dalam forum Musrenbang ini, peserta berdiskusi dan menyepakati sejumlah prioritas pembangunan untuk tahun 2027. Hasil kesepakatan menetapkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kulwaru, Triharjo, Giripeni, dan Bendungan menjadi fokus utama. Pembangunan tersebut dianggap mendesak karena menjadi jalur penghubung kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung mobilitas antarwilayah.
Selain itu, forum juga menghasilkan penunjukan delegasi Kecamatan Wates yang akan mewakili kecamatan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Kulon Progo. Delegasi ini akan membawa usulan prioritas pembangunan agar dapat diakomodasi dalam rencana pembangunan daerah yang lebih luas.
Dalam kesempatan tersebut, Pendamping Desa turut memberikan keterangan terkait kondisi anggaran Dana Desa tahun 2026. Disebutkan bahwa pagu Dana Desa mengalami pengurangan karena sebagian besar dialokasikan untuk Kegiatan Ketahanan Desa Merah Putih (KKDMP). Oleh sebab itu, pembangunan fisik di desa diperkirakan tidak dapat terlaksana secara maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Dengan keterbatasan Dana Desa, diharapkan usulan pembangunan infrastruktur terutama jalan desa dapat diakomodir melalui APBD Kabupaten maupun Provinsi, agar kegiatan pembangunan di tingkat desa tetap berjalan optimal,” ungkap Pendamping Desa dalam sesi diskusi.
Musrenbang Kecamatan Wates Tahun 2026 ini diharapkan menjadi wadah sinergi antarinstansi dan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan kebutuhan lapangan serta kebijakan pemerintah daerah.

Komentar
Posting Komentar